logo
logo

Berita Disnaker

Show all

Informasi

------

  • Sertifikasi

    ----

  • Pelatihan

    ----

  • JobFair

    -----

  • Lain - Lain

    ----

Struktur Organisasi dan Profile

structure
  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
  2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 12 Pasal 29)
  3. Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
  4. Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Keduabelas)

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan.
  2. Melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan, kehumasan dan protokoler serta perjalanan dinas.
  3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum.
  4. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan.
  5. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
  6. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  7. Melaksanakan koordinasi antar bidang teknis dan instansi terkait.
  8. Melaksanakan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum.
  9. Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (makro).
  10. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi ketenagakerjaan.
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan, kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dan pelaporan.
  2. Menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan pelaporan.
  3. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
  5. Menyiapkan bahan penatausahaan dan penyimpanan barang milik daerah.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) bidang umum, kepegawaian dan pelaporan.
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat hukum.
  8. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi dan dokumentasi ketenagakerjaan.
  9. Menyiapkan bahan dalam menyusun laporan serta dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
  10. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur.
  11. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (makro).
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan urusan keuangan dan perencanaan.
  2. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran.
  3. Mengelola administrasi dan pembukuan keuangan.
  4. Menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan urusan keuangan anggaran dan perencanaan.
  5. Melaksanakan verifikasi keuangan.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) bidang keuangan dan perencanaan.
  7. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring serta pelaporan keuangan.
  8. Menyiapkan bahan dalam menyusun Penetapan Kinerja (PK).
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan pelayanan antar kerja di daerah kota.
  2. Melaksanakan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) daerah kota.
  3. Melakukan pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kota.
  4. Melaksanakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kota.
  5. Melaksanakan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kota.
  6. Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan dan perluasan kerja skala kota.
  7. Melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penempatan dan perluasan kerja skala kota.
  8. Melakukan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja skala kota.
  9. Melakukan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
  10. Memberikan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.
  11. Memberikan persetujuan pendirian Lembaga Bursa Kerja khusus dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.
  12. Memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota.
  13. Memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.
  14. Melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal skala kota.
  15. Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.
  16. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala kota.
  17. Melakukan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
  18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.
  19. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.
  20. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
  21. Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.
  22. Melaksanakan n penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.
  23. Melaksanakan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
  24. Melaksanakan pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus.
  25. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.
  26. Melakukan penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigran.
  27. Membuat naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigran.
  28. Melakukan penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.
  29. Melaksanakan pelayanan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.
  30. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.
  31. Melaksanakan peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.
  32. Melakukan penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota.
  33. Melaksanakan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.
  34. Memberikan pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran dan penataan persebaran transmigrasi skala kota.
  35. Memberikan pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
  36. Memberikan pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
  37. Memberikan pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi.
  38. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan antar kerja di daerah kota yang meliputi Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal, penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala kota.
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) daerah kota.
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kota.
  4. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga kerja skala kota.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga kerja skala kota.
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga kerja skala kota.
  7. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.
  8. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal skala kota.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.
  10. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga bursa kerja khusus.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja skala kota.
  14. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kota.
  15. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan persetujuan pendirian lembaga bursa kerja khusus dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kota.
  16. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) skala kota.
  17. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota.
  18. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
  19. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.
  20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja skala kota.
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja skala kota.
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja skala kota.
  4. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala kota.
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
  7. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.
  8. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan.
  10. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kota.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepada masyarakat.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri.
  14. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penandatangan perjanjian kerja calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri.
  15. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan.
  16. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
  17. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna.
  18. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.
  19. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigran.
  20. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigran.
  21. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.
  22. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.
  23. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.
  24. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.
  25. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota.
  26. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.
  27. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran dan penataan persebaran transmigrasi skala kota.
  28. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
  29. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
  30. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi.
  31. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  2. Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  3. Memberikan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  4. Memberikan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
  5. Melaksanakan pengukuran produktivitas tingkat kota.
  6. Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota.
  7. Melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota.
  8. Melaksanakan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.
  9. Melaksanakan pelatihan pengukuran produktivitas skala kota.
  10. Menyelenggarakan pendaftaran program magang dalam negeri.
  11. Menyelenggarakan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
  12. Melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi skala kota.
  13. Melakukan koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga latihan kerja swasta.
  14. Memberikan rekomendasi bagi balai latihan kerja luar negeri.
  15. Memfasilitasi sertifikasi profesi bagi angkatan kerja.
  16. Memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis softskill bagi lulusan pelatihan.
  17. Melaksanakan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.
  18. Memfasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat.
  19. Memfasilitasi pemagangan bagi lulusan pelatihan.
  20. Menyelenggarakan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar pelatihan.
  21. Melaksanakan kerjasama dengan perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja dalam melaksanakan program pemagangan kerja.
  22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota.
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota.
  4. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis softskill bagi lulusan pelatihan.
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.
  7. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar pelatihan.
  8. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran program magang dalam negeri.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
  10. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi lulusan pelatihan.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga pelatihan kerja dalam melaksanakan program pemagangan kerja.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  14. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  15. Menyiapkan bahan perencanaan dalam koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga latihan kerja swasta.
  16. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi operasional balai latihan kerja luar negeri.
  17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kota.
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan.
  4. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota.
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota.
  7. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.
  8. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas skala kota.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kompetensi skala kota.
  10. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi bagi angkatan kerja.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi sertifikasi tenaga kerja.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sertifikasi bagi angkatan kerja.
  14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota.
  2. Melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota.
  3. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kota.
  4. Melaksanakan penerbitan bukti pelaporan pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan.
  5. Melaksanakan penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
  6. Melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan.
  7. Melaksanakan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu.
  8. Memberikan rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  9. Melakukan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum kota.
  10. Melaksanakan pencatatan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan.
  11. Melaksanakan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
  12. Melakukan pengusulan pembentukan lembaga kerjasama tripartit.
  13. Melaksanakan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga kerjasama tripartit.
  14. Melaksanakan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.
  15. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan.
  16. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serikat pekerja / serikat buruh.
  17. Melakukan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.
  18. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.
  19. Melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.
  20. Melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.
  21. Melaksanakan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikar Buruh skala kota.
  22. Melaksanakan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.
  23. Memberikan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit kepada pelaku hubungan industrial.
  24. Melakukan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan.
  25. Memberikan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja di perusahaan.
  26. Memberikan layanan konsultasi permasalahan hubungan industrial.
  27. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan katagori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan.
  28. Melaksanakan pemberian pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan.
  29. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
  30. Melaksanakan tugas tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out).
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.
  4. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota.
  5. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit kepada pelaku hubungan industrial.
  6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan.
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian layanan konsultasi permasalahan hubungan industrial.
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan katagori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencatatan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan.
  10. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengusulan pembentukan lembaga kerjasama tripartit.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan.
  14. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan serikat pekerja / serikat buruh.
  15. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala kota.
  16. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga kerjasama tripartit.
  17. Menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
  18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek.

Mempunyai Tugas :

  1. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota.
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota.
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penerbitan bukti pelaporan pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan.
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu.
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  8. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum kota.
  9. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.
  10. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.
  11. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja di perusahaan.
  12. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.
  13. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga dewan pengupahan.
  14. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
  15. Menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
  16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lain - Lain

OPD LAIN

  • binamarga
  • dcktr
  • dinkes
  • dispendik
  • dkp
  • damkar
  • dispenduk
  • kominfo
  • perhubungan
  • perdagin
  • ppk
  • budpar
  • UMKM
  • pora
  • PBT

Contact with us

Address:

Jl. Jemursari Timur II No.2, Surabaya,Jawa Timur 60237, Indonesia.

Phone

Phone Number: +62 31 8481040

E-Mail

Support: disnaker.surabaya@yahoo.com

Lokasi Disnaker